Beberapa
perubahan kebijakan, umumnya bisa berjalan tanpa label RSBI. Misalnya
kunjungan kegiatan sister school yang menjadi program RSBI, kerjasama
tetap bisa berjalan melalui korespondensi dengan pihak luar negeri.
Anggaran yang bersifat khusus ke RSBI mulai ditiadakan.
Selain
itu, tidak boleh adanya iuran yang sebelumnya diberlakukan RSBI di
SD-SMP per Februari 2013. Sekolah bisa memanfaatkan dana BOS dan BOSDA
untuk mencukupi kebutuhan sekolah.
Pemakaian Bilingual, yang
mencakup buku pedoman juga akan diganti. Namun penggunaan Bahasa Inggris
sebagai pendalaman penguasaan bahasa masih diperbolehkan. Jam sekolah
kembali seperti semula.
Mengenai pro kontra penghapusan RSBI di
DIY, Baskara tidak merasa ada perubahan yang signifikan dengan
bergulirnya berita tersebut. “Masyarakat (wali siswa) tidak
termanipulasi dengan penghapusan RSBI, karena bayarnya sama, selisihnya
sedikit. Kurikulum juga tidak masalah, kalau sebelumnya RSBI dikenal
dengan SSN+ (sekolah standar nasional), maka tinggal dihilangkan saja +
nya, otomatis menjadi sekolah reguler” tandasnya.
Beberapa
fasilitas eks RSBI, akan menjadi nilai tambah di sekolah tersebut.
Misalnya lab komputer, yang mengakomodasi kewajiban TI. Maka ketika
menjadi sekolah reguler akan mengikuti kurikulum, yaitu SSN berbasis TI.
Dengan
adanya keputusan MK tersebut, beberapa sekolah RSBI di DIY yang
dipastikan naik jenjang menjadi SBI pada tahun ini, seketika dibatalkan.
Kadinas
yang telah berunding dengan kepala sekolah RSBI, mengaku siap dengan
kembalinya model sekolah reguler, “Kami optimis, masih banyak kesempatan
pedongkrak mutu sekolah tanpa label RSBI” imbuhnya. (dt)
sumber : http://www.pendidikan-diy.go.id/?view=v_berita&id_sub=2810
